Kapan Sosialisasinya??? Tiba Naik 300%, Masyarakat Keluhkan Tarif Baru STNK dan BPKB

23

Selain itu, biaya pembuatan nomor kendaraan sesuai permintaan pemilik kali ini diatur biayanya. Mislanya, biaya pembuatan nomor kendaraan satu angka dengan huruf di belakang bakal dihargai Rp 15 juta, sedangkan tanpa huruf di belakang dikenakan biaya pembuatan Rp 20 juta.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa kenaikan biaya tersebut bukan keputusan dari Polri, melainkan berdasarkan kebijakan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan usulan DPR. “Kenaikan ini bukan dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu karena temuan BPK,” kata Tito di Rupatama Mabes Polri, kemarin.

Tito memaparkan, BPK menyatakan bahwa harga material untuk STNK dan BPKB sudah naik sejak lima tahun lalu, tapi belum ada kenaikan biaya urus surat-surat tersebut. Kemudian, lanjutnya, bila dibandingkan negara lain, kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB ini masih terbilang rendah. “Sehingga, perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga meningkat. Ini kan bisa menambah penghasilan negara,” kata dia.

Menurut Tito, PNBP yang dihasilkan akan digunakan untuk membayar harga kenaikan bahan serta membangun pelayanan sistem yang lebih baik. Dengan sistem yang saat ini tengah direncanakan, pihak pemilik kendaraan tak perlu mengurus BPKB atau STNK di daerah asal kendaraan. “SIM, STNK, BPKB online, jadi orang tidak perlu pulang kampung, ini bisa  menghemat,” kata Kapolri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjanjikan bahwa kenaikan tarif pengesahan STNK dilakukan untuk memperbaiki Polri bagi masyarakat. “PNBP dalam hal ini adalah tarif yang ditarik oleh kementerian lembaga dan harus mencerminkan jasa yang diberikan. Jadi, dia (Polri) harus menggambarkan pemerintah yang lebih efisien, baik, terbuka, dan kredibel,” ujar Sri Mulyani, Selasa (3/1) malam.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan tarif PNBP merupakan kewajaran karena terakhir kali tarif tersebut mengalami penyesuaian pada 2010. “Tarifnya sejak 2010 tidak pernah di-update. Ini sudah tujuh tahun. Jadi, untuk tarif PNBP di kementerian lembaga memang harus disesuaikan karena faktor inflasi maupun untuk jasa pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

Sri Mulyani juga berharap kenaikan tarif membuat masyarakat bisa lebih percaya terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan jumlah pungutan liar dapat ditekan.

Hingga kemarin malam, Juru Bicara BPK Yudi Ramdan menyatakan belum bisa berkomentar soal ungkapan Kapolri bahwa kenaikan tarif STNK dipicu laporan BPK. “Itu kan baru dari Polri, saya belum tahu bagaimana dari BPK. Saya harus konfirmasi dan cek dulu informasi itu,” ujarnya saat dihubungi Republika. rep: Muhyiddin, Mabruroh Iit Septyaningsih/antara ed: Fitriyan Zamzami

Biaya Urus Surat Kendaraan Naik, Sri Mulyani: Bukan Usulan Kemenkeu

21

BOGOR – Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara 2 hingga 3 kali lipat. Aturan ini efektif berlaku pada tanggal 6 Januari 2017 mendatang.

Hanya saja, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan tarif ini bukanlah merupakan usulan langsung dari Kementerian Keuangan. Keputusan ini adalah hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri.

“Untuk masalah SIM ini dari Polri termasuk yang terakhir, biasanya untuk seluruh BLU kita membuat memang review setiap saat, apakah tarifnya sesuai atau tidak, bukan dari Kemenkeu,” kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017).

Menurutnya, sudah tujuh tahun biaya pengurusan kendaraan bermotor belum mengalami kenaikan. Untuk itu, butuh penyesuaian dari pemerintah pada tahun ini. Penyesuaian ini juga dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

“K/L biasanya menyampaikan usulan jadi dalam hal ini Polri apa yang dianggap sebagai tarif yang wajar atau tidak dan kemudian kita lihat apakah justifikasinya sesuai atau tidak. Untuk hal ini memang kita lihat dari Polri mereka melakukan investasi dari sisi sistemnya, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan tarif ini ditetapkan dari tahun 2010,” jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, dirinya memang menandatangani surat keputusan kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan. Hanya saja, keputusan tetap dibahas bersama Polri.

“Biasanya memang dari K/L, kemudian kita membuat keputusan. Saya yang tandatangan,” pungkasnya.

Presiden-Menkeu tak Tau Usulan Kenaikan Biaya STNK 300%, Tokoh Islam: Usulan Iblis dari Neraka?

 

intelijen – Tokoh Islam KH Tengku Zulkarnain menyampaikan kegeramannya terkait aksi “saling lempar” antara Presiden, Kapolri, DPR, dan Menkeu terkait keputusan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB kendaraan bermotor.

Tags: #STNK NAIK 300%

Ke Halaman Selanjutnya :